Kamis, 04 November 2010

Pancasila sebagai Working Ideology

Pancasila sebagai Working Ideology
Victor Silaen

Tanggal 1 Oktober ini bangsa Indonesia memperingati kembali sebuah hari yang sudah dikhususkan dengan nama “Hari Kesaktian Pancasila”. Nama yang diberikan pemerintah tersebut tentu bukanlah tanpa makna. Tapi pertanyaannya, masihkah makna tersebut kita hayati hingga kini?
Saat berpidato dalam rangka Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila di Senayan, Jakarta, 1 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kalangan untuk menghentikan perdebatan mengenai Pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila justru harus diperlakukan sebagai ideologi yang hidup untuk merespons berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun dunia, baik masa kini maupun masa depan. “Karena MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita paterikan dan kita hentikan perdebatan Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Presiden SBY.
Dalam kesempatan itu, SBY kembali memaparkan beberapa nilai penting dalam pidato Bung Karno. Menurut SBY, ada lima nilai utama yang ditawar¬kan Bung Karno sebagai dasar negara: pertama, kebangsaan; kedua, internasionalisme atau kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima adalah ketuhanan. Terakhir, SBY mengajak agar nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar kehidupan berbangsa. “Mari kita jadikan Pancasila sebagai living ideology and working ideology,” jelasnya.
Sejauh dapat diamati, imbauan yang sama agar Pancasila jangan diperdebatkan, sudah beberapa kali disampaikan SBY dalam berbagai kesempatan yang berbeda. Ketika membuka Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 27 Juni 2006, misalnya, SBY mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah ada ketetapan MPR yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus dasar negara, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesuatu yang vital menjadi bagian dari gerak dan jiwa kehidupan. “Yang penting mampu mengaktualisasi semua nilai, jati diri, dan konsensus dasar itu secara tepat,” katanya saat itu.
Pertanyaannya, mengapa imbauan “yang itu-itu juga” harus berulangkali disampaikan oleh SBY selaku presiden sekaligus kepala negara? Jawabannya tidak sulit ditemukan, karena ada pada SBY sendiri. Suatu hari, kurang-lebih empat tahun silam, SBY mengaku prihatin atas adanya upaya beberapa kelompok yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara ini justru harus dipertahankan dan bahkan diperkuat sebagai jatidiri bangsa. Pernyataan Presiden SBY itu dikemukakan Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU (NU), Maria Ulfah Anshor, seusai diterima Presiden SBY, 8 Juni 2006, di Kantor Presiden. Saat itu Fatayat NU bertemu Presiden SBY dalam rangka mengundangnya untuk hadir dalam Puncak Harlah Fatayat NU di Tugu Proklamasi, Jakarta, 10 Juni 2006.
Jadi, jelaslah sudah bahwa imbauan “agar Pancasila jangan diperdebatkan” disampaikan oleh SBY berulangkali karena adanya bahaya yang mengancam dasar negara sekaligus ideologi bangsa itu. Tak tanggung-tanggung, bahaya tersebut adalah upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Dan sumber bahaya itu bukan hanya datang dari satu kelompok, melainkan beberapa kelompok.
Pertanyaannya, siapakah mereka? Kita percaya bahwa Presiden SBY mengatakan hal itu tentu berdasarkan data-data yang sahih dari lembaga negara yang dapat dipercaya seperti BIN (Badan Intelijen Negara) dan lainnya. Artinya, SBY pasti sudah punya informasi lengkap tentang hal itu. Karena itu maka pertanyaan berikutnya, apakah yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang merongrong Pancasila? Hanya mengimbau sajakah atau mungkin memantau gerak-gerik mereka? Sudahkah SBY selaku presiden dan kepala negara memerintahkan semua aparat negara untuk bersikap dan bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut?
Di era Orde Baru, dapat dikatakan tak ada pihak yang berani membicarakan apalagi merencanakan dan memperjuangkan agar Pancasila diganti dengan ideologi yang lain. Bukannya kelompok-kelompok yang merongrong Pancasila itu tidak ada sama sekali, melainkan pemerintah yang selalu menyikapi dan menindaknya secara tegas apabila di masyarakat mulai terendus bau tak sedap bahaya ideologi yang lain itu.
Sikap Presiden Soeharto terhadap rongrongan-rongrongan seperti itu memang tegas. Bagi presiden kedua Indonesia yang dijuluki Bapak Pembangunan itu, stabilitas adalah segalanya. Alasannya jelas, karena dengan adanya stabilitaslah Indonesia dapat melaksanakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Itu sebabnya, semua yang berbeda dengan pemerintah dihadapinya secara represif. Meski cara-cara kekerasan dan pembungkaman terhadap rakyat tak dapat dibenarkan, namun esensi dari kebijakan pemerintah Orde Baru itu sepatutnya ditiru oleh pemerintah SBY. Tentu bukan maksudnya agar SBY membunuh demokrasi dengan cara menekan perbedaan di masyarakat.
Harus dipahami bahwa ini tak ada tali-temalinya dengan demokrasi. Ini soal bahaya atau ancaman bagi eksistensi negara. Bukankah jika dasar negara Indonesia yang sekarang ini (Pancasila) diganti dengan yang lain, dengan sendirinya negara Indonesia pun berganti menjadi sebuah negara yang baru dan lain? Kalau begitu, cukupkah seorang presiden sekaligus kepala negara menyikapi ancaman sebahaya itu hanya dengan mengimbau saja?
Pancasila, selain sebagai dasar negara, juga berfungsi sebagai “payung” yang menaungi dan melindungi kemajemukan rakyat Indonesia. Pancasila adalah rumah bersama, dalam arti di rumah itulah keanekaragaman dalam hal etnik, agama, dan latar belakang lainnya dapat diterima untuk hidup saling berdampingan. Namun, secara jujur harus diakui bahwa kemajemukan itu telah digerogoti terus-menerus. Sungguh menyedihkan menyaksikan fakta-fakta tersebut. Padahal usia Pancasila, sebagaimana usia Kemerdekaan Indonesia, telah mencapai 65 tahun. Sudah cukup tua. Namun, mengapa masih banyak orang yang anti-kemajemukan dan ingin menafikannya di tengah kehidupan bermasyarakat?
Harus disadari bahwa kemajemukan Indonesia adalah fakta tak terbantahkan sejak dulu. Itulah anugerah Tuhan yang mestinya disyukuri. Karena itu, alih-alih berupaya menghapusnya, yang diperlukan adalah kemampuan bertoleransi di tengah kehidupan bersama. Untuk itulah diperlukan pembelajaran terus-menerus agar seiring waktu kita semakin mampu menghormati “yang berbeda” dan menghargai “yang lain”.
Terkait itu mungkin perlu dipikirkan untuk memperkuat kembali pembelajaran Pancasila secara resmi di lembaga-lembaga pendidikan -- dari tingkat dasar, menengah sampai tinggi. Demi membangkitkan kegairahan mempelajari Pancasila, ada baiknya setiap lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk mengkreasikan sendiri metode belajar-mengajarnya, materinya, dan pendidiknya. Dengan begitu, baik pendidik maupun peserta didik akan sekaligus belajar berdemokrasi.
Jadi, mari kita sambut positif imbauan Presiden SBY untuk tidak memperdebatkan Pancasila. Tak guna, memang, memperdebatkannya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sebab, Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Namun, mari kita mendiskusikannya terus-menerus, terutama untuk mencari tahu apa sebabnya orang miskin masih sangat banyak di negeri ini. Mari jadikan Pancasila sebagai working ideology. Sebab menurut Bung Karno, pencetus ide Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945, selama banyak orang miskin di negeri ini, itu menjadi pertanda bahwa pemerintah sebenarnya telah gagal menjalankan amanat Pancasila.

* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

Tidak ada komentar: